Tekan Konsumsi BBM, Pemerintah Berlakukan WFH ASN dan Batasi Mobilitas Kendaraan Dinas

Otowheel.id - Dalam upaya merespons dinamika ekonomi global yang fluktuatif, Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar. 

Langkah utamanya adalah penerapan sistem kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa ASN di tingkat pusat maupun daerah kini diwajibkan menjalani WFH satu hari dalam sepekan.

Baca Juga: Update Harga LCGC April 2026: Penawaran Menarik bagi Keluarga Muda, Brio dan Sigra Harga Tetap

"Kebijakan WFH ini dijadwalkan setiap hari Jumat, mengingat beban kerja di akhir pekan cenderung lebih ringan dibandingkan hari-hari lainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/03).

Langkah preventif ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap keuangan negara:

-Penghematan APBN: Potensi efisiensi mencapai Rp6,2 triliun dari dana kompensasi BBM.

-Efisiensi Nasional: Konsumsi BBM masyarakat secara total diperkirakan bisa dihemat hingga Rp59 triliun.

Baca Juga: Isuzu Pastikan Peluncuran Varian Baru di Ajang GIICOMVEC 2026

Pengetatan Perjalanan Dinas dan Operasional

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga memperketat penggunaan aset negara. Kendaraan dinas kini dibatasi penggunaannya hanya untuk urusan operasional yang mendesak atau bagi unit yang sudah menggunakan kendaraan listrik.

Pemerintah juga memangkas anggaran perjalanan dinas secara drastis:

-Perjalanan Domestik: Dipotong sebesar 50%.

-Perjalanan Luar Negeri: Dipangkas hingga 70%.

Baca Juga: COO JBA Indonesia: Lelang Adalah Solusi Cerdas dan Transparan Jual Beli Kendaraan

"Kami mendorong pemanfaatan transportasi publik semaksimal mungkin dan meminimalkan penggunaan mobil dinas," tambah Airlangga.

Meski demikian, sektor-sektor krusial seperti logistik, transportasi umum, pendidikan, dan layanan kesehatan tetap beroperasi secara normal tanpa sistem WFH.

Menanggapi isu yang beredar di masyarakat, PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tidak mengalami kenaikan.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.

Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Kami menjalankan arahan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kami meminta masyarakat agar bijak dalam mengonsumsi bahan bakar dan tidak termakan informasi hoaks terkait kenaikan harga yang beredar di media sosial," ungkapnya.***